PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEMPERBURUK NASIB JAMAAH FIRST TRAVEL

PERNYATAAN PERS

Riesqi Rahmadiansyah, kuasa hukum jamaah First Travel berdemo di depan Kemenag

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEMPERBURUK NASIB JAMAAH FIRST TRAVEL

JAKARTA, advokatprorakyat.org - Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menolak banding Andika-Anniesa Hasibuan dalam kasus pencucian uang jamaah umrah. Keduanya tetap divonis 20 tahun dan 18 tahun penjara dalam kasus First Travel. "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Depok No 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut," demikian lansir laman web Mahkamah Agung (MA), Senin (27/8/2018). Duduk sebagai ketua majelis Arief Supratman, dengan anggota Ade Komarudin dan Abdul Fattah. Vonis itu diketok pada 15 Agustus 2018 dengan nomor perkara 195/PID/2018/PT.BDG.

Terkait hal tersebut Advokat Pro Rakyat yang mendampingi 2500-an Jamaah First Travel, menurut Riesqi Rahmadiansyah “ Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tidak melihat fakta yang tidak terungkap, seperti kenapa tetap membiarkan aset First Travel disita oleh Negara, lantas ini akan sangat berbahaya, dan sampai dengan detik ini Andika Surachman belum menerima salinan Bukti Barang apa saja yang disita, tentu kami sebagai kuasa jamaah sangat perlu untuk mengetahui berapa aset yang disita “, ujar Riesqi.

Pemilik First Travel di-vonis kembali sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Depok, hal tersebut sangat melukai hati jamaah, karena jamaah berharap dapat berangkat dengan dana hasil penyitaan yang dilakukan kejaksaan, terkait hal tersebut mekanisme menyatakan bahwa aset di-sita untuk Negara adalah suatu kesalahan terbesar sepanjang Republik Ini berdiri, bagaimana mungkin satu tindak pidana yang dilakukan oleh Pemilik Perusahaan yang notabenenya menghimpun uang dari pihak per-orang bukan dari Negara, dinyatakan putusannya Aset disita untuk Negara.

Jika dilihat dari sisi hukum, kasus ini sangatlah rumit. Mengapa? Karena Para Pemilik di-vonis terdakwa dengan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi juga ada Permohonan PKPU, jadi ini sangat aneh. Kekhawatirannya adalah jika Proses PKPU selesai, nota perdamaian batal dan dinyatakan Pailit, bagaimana cara kurator mengambil aset dari Pemerintah.

Terakhir Riesqi Rahmadiansyah pun menyampaikan bahwa, “ Segera akan saya bongkar semua skandal umroh ini, akan banyak nama tersebut, dan saya pun menyatakan meminta Kejaksaan tunjukkan segera Berita Acara Penyitaan semua barang berharga milik First Travel kepada publik, agar kami tahu apa saja aset yang disita, dan jika memang aset disita untuk Negara, kami siapkan upaya hukum terhadap putusan tersebut, harapan kami pada tingkat kasasi, Hakim Agung yang memeriksa dapat melihat dengan jernih, bahwa kepentingan jamaah atau korban-lah yang terbaik

Narahubung :
Riesqi Rahmadiansyah : 081294730926

Sumber:

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEMPERBURUK NASIB JAMAAH FIRST TRAVEL"

Posting Komentar