KUNJUNGI PEMILIK FIRST TRAVEL, JAMAAH MASIH BERHARAP DAPAT BERANGKAT

Jamaah First Travel bersama Kuasa Hukum mengunjungi Pemilik FT


PERS RILIS

DEPOK, advokatprorakyat.org - Sekitar 20 Jamaah First Travel menjenguk Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, yang bertujuan untuk berdiskusi terkait bagaimana kelanjutan kasus First Travel, mengingat bahwa aset telah disita oleh Negara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara Nomor 83/Pid.b/2018/PN.DPK, yang diketuai oleh Hakim Sobandi, S.H., M.H. dimana dalam amar putusannya menyatakan para terdakwa masing masing, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan divonis masing-masing 20 tahun, 18 tahun dan 15 tahun masa tahanan.

Menurut jamaah pasca Perjanjian Damai dalam Putusan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.JKT.PST, sehingga First Travel hingga saat ini belum diputuskan Pailit, tetapi yang membuat jamaah jadi bingung adalah ketika Putusan Hakim menyatakan aset disita oleh Negara.

Menurut Perwakilan Jamaah Ario, “Kami kesini untuk menanyakan apakah semua aset Andika sudah sita semua dan bersediakah aset untuk digunakan keseluruhannya untuk memberangkatkan jamaah? Dan kami tadi mendengar bahwa Andika bersedia.”

Menurut Muhamad Akbar, Kuasa Hukum Andika dan First Travel, dalam tingkat Banding dan Proses PKPU menyatakan, “Kami sudah menyatakan hal tersebut jauh-jauh hari, tetapi kami terkendala oleh belum diterima salinan penyitaan dari penyidik kepada klien kami, sedangkan kami harus merinci aset-aset yang disita dan menjadi hal tersebut dalam proses banding nantinya.“

Setelah diperinci bahwa aset yang dilampirkan dalam salinan putusan memang belum ada bukti penyitaannya, bahkan Andika pun belum pernah mendapatkan apa-apa saja aset yang disita, tetapi terkait hal tersebut kuasa hukum pun menyatakan, bahwa perjuangan sekarang adalah bagaimana aset harus kembali ke tangan jamaah, dan berharap Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan agar aset diserahkan ke Negara untuk keberangkatan jamaah, “Jadi tidak gantung bunyinya, seperti ini kan kita gak tau, dikembalikan ke Negara sebagai barang rampasan Negara, atau Negara menggunakan untuk mengatasi gagal berangkatnya jamaah,“ tambah Muhammad Akbar.

Menurut Kuasa Hukum Jamaah, Riesqi Rahmadiansyah, bahwa pihaknya akan segera melakukan kembali upaya di DPR terkait nasib jamaah, menurut Riesqi Rahmadiansyah, “Saatnya kembali meminta komitmen lembaga pengawas pemerintah (DPR RI), karena sepanjang satu tahun ini banyak hal-hal yang kami temukan termasuk kami melihat proses pencabutan lisensi FT ini tidak memiliki perhitungan mengenai dampaknya.“

Mengenai hal tersebut, para Kuasa Hukum baik dari Kuasa Hukum First Travel dan Korban sudah mencoba meminta penyelidikan di dalam Inspektorat Kementerian Agama, bahkan lebih lanjut, Riesqi menyatakan meminta DPR RI untuk melakukan pemanggilan para pihak, karena menurutnya Keputusan Menteri Agama No. 589 Tahun 2017, bertentangan dengan perjanjian antara 3 (tiga) pihak yaitu OJK, Kementerian Agama dan First Travel.

“Ini yang kami minta kepada DPR RI terkhusus Komisi VIII untuk aktif dan membuat tim untuk membedah kasus ini.“ Terkait hal tersebut menurutnya Advokat Pro Rakyat sudah menyurati Komisi VIII, Komisi III dan Beberapa Fraksi di DPR RI untuk melakukan Hearing, atau Rapat Dengar Pendapat Umum, terkait Kasus First Travel saat ini.

Narahubung :
Riesqi Rahmadiansyah : 0812-9473-0926
Muhamad Akbar         : 0812-9785-6454

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KUNJUNGI PEMILIK FIRST TRAVEL, JAMAAH MASIH BERHARAP DAPAT BERANGKAT"

Posting Komentar