DIPUTUS KUASA HUKUMNYA, MR A DAN MRS A TETAP HARUS JALANI PROSES HUKUM, BAGAIMANA KABAR JAMAAH FIRST TRAVEL?

Kuasa Hukum Jamaah FT, Riesqi Rahmadiansyah, saat live di CNN Indonesia mengenai kasus FT

JAKARTA, advokatprorakyat.org - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menyidangkan kasus PKPU First Travel, dalam agenda sidang senin 5 Februari 2018 ini, Pengadilan Niaga mengagendakan pembahasan Proposal Perdamaian.

Akan tetapi yang terjadi adalah pengunduran dari Tim Kuasa Hukum First Travel, diantaranya alasannya adalah, dengan kekhawatiran bahwa AA akan mengulangi perbuatan, dan tentutnya yang paling membahayakan adalah tidak transparanya AA dalam kasus ini, sehingga menyulitkan proses hukum tersebut, hal ini tentu sangat merisaukan jamaah yang berjumlah lebih dari 58.000 jamaah tersebut.

Menurut Riesqi Rahmadiansyah, selaku kuasa hukum 1250 Jamaah, yang tergabung dalam Advokat Pro Rakyat, menyatakan, “Ini bahaya, kalo ketidakterbukaan ini akan berakibat AA dianggap mempersulit proses dan juga tidak ada itikad baik untuk korbannya, biar saja hukuman terhadapnya jadi maksimal, karena dalam proses penuntutan pasti aspek yang terjadi di proses PKPU akan jadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutannya“, dengan demikian sudah 2 Tim Kuasa Hukum First Travel yang mengundurkan diri.

Terlepas dari upaya hukum pidana, bahwa AA tetap harus bertanggung jawab untuk memberangkatkan 58.000 jamaah, dengan demikian lebih lanjut Riesqi Rahmadiansyah menyatakan, “Seperti sebelumnya kami tetap ingin First Travel tidak pailit, karena kalo pailit, Jamaah itu bersifat kreditur Konkuren, ya bisa jadi uang pengembalian hasil Pari Passu Prorata Parte, ya jangankan berangkat Umroh, ke Dufan saja bisa jadi gak cukup uang hasil pengembaliannya“.

Untuk itu Advokat Pro Rakyat kemungkinan akan kembali meminta kepada Komisi VIII DPR RI untuk melakukan pengawasan kembali, dan mungkin minta dipertemukan dengan para pihak terkait, yang jelas Komisi VIII DPR RI telah sepakat menolak pailit FT seperti saat kami melakukan RDPU.

Sehingga dalam waktu dekat kami akan kembali ke Komisi VIII DPR RI untuk berjuang kembali, dan dengan lantang kami dari Advokat Pro Rakyat menyatakan #TOLAKPAILITFT

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DIPUTUS KUASA HUKUMNYA, MR A DAN MRS A TETAP HARUS JALANI PROSES HUKUM, BAGAIMANA KABAR JAMAAH FIRST TRAVEL?"

Posting Komentar