PERATURAN PEMERINTAH NO 72 TAHUN 2016, KEMANA ARAH KEBERPIHAKAN INI?

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN NO 72 TAHUN 2016, KEMANA ARAH KEBERPIHAKAN INI?


Permohonan Judicial Review PP 72 Tahun 2016

JAKARTA, advokatprorakyat.org - Pasca diketuknya palu yang menyatakan Permohonan KAHMI terhadap PP 72 Tahun 2016 maka resmi sudah PP tersebut akan berlaku, mungkin bagi sebagian besar orang bahwa ini adalah mahakarya atas carut-marutnya BUMN tersebut. Di tahun 2016 tercatat ada 84 Persero, 20 Persero Tbk dan 14 Perum. Tentunya hal tersebut akan semakin melorot jika melihat dan mendalami PP 72 Tahun 2016. Menurut skema yang berkembang, ketika saya berbincang dengan salah satu carateker PP 72 Tahun 2016, bahwa nantinya hanya ada 6 BUMN yang akan berjalan, sehingga seluruh BUMN akan dimasukan dalam 6 kategori tersebut, dan inilah yang disebut Holding-isasi BUMN. 

Permasalahan pertama dari Holding-isasi BUMN adalah tentu modal awal sebuah korporasi adalah pegawai. Jika Corporate Action seperti ini dilakukan, maka dengan dan atau tanpa perlu dijelaskan akan terjadi perampingan pegawai dan hal tersebut sudah pernah kami, dari Advokat Pro Rakyat, buktikan saat kami mendapingi seorang pekerja BUMN di perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kemudian beberapa minggu ini kami mendapatkan pengaduan adanya sebuah Perum tua di Indonesia akan mengalami pengurangan pegawai sebanyak 350 pekerja, tentu ini adalah efek dan dampak dari Holding-isasi BUMN

Permasalahan kedua adalah dari segi Kedaulatan bangsa, sudah bukan barang yg sulit dipahami lagi Pasal 33 ayat 3 UUD bertujuan untuk Negara dan rakyat, tapi kemana arah rezim PP No 72 tahun 2016, ternyata landasan konsideran PP ini justru mengarah kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, tentunya sifat-sifat korporasi yang akan digunakan dalam BUMN akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemandirian bangsa, sudah jelas bagaimana Gugatan CLS Air yang dilayangkan LBH Jakarta terhadap swastanisasi Air memperlihatkan corak bisnis yang merugikan bagi pengelolaan Air di Negara yang kaya akan Air tanah ini. Tentu sifat-sifat ini tidak perlu diterapkan dalam BUMN yang memang menjadi pawang kehidupan warga Negara seperti PLN, PDAM dan mungkin BUMN bidang energi yg tidak dapat diperbaharui, kalau merugi jadi alasan Holding-isasi BUMN, kami kira bahwa ini ibarat ingin memberantas tikus tapi lumbung padi yang dibakar.

Dengan keadaan diatas, tentu masalah yang timbul dari PP ini adalah;
1. Bagaimana Para Pekerja BUMN yang akan terkena Corporate Action PHK atau ada upaya lain?
2. Bagaimana terkait alur dan konsep aset yang dimiliki oleh BUMN yang dipersatukan.
3. Tinggal menunggu saja asset strategis berjatuhan ke tangan swasta atau yang lebih parah adalah ke asing.
4. Runtuhnya satu pilar ekonomi bangsa yang pernah dicanangkan oleh Bung Hatta yaitu Koperasi, Perusahaan dan BUMN, sedangkan sekarang BUMN sudah mengadopsi sistem perusahaan.

Terkait hal tersebut bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apakah Komisi VI sudah melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Apakah Kementerian BUMN sudah melakukan Analisa Dampak dan Resiko terhadap peraturan tersebut? Terkait upaya hukum yang dilakukan oleh KAHMI dan pernah kami lakukan juga bersama FITRA walau ternyata permohonan kami tidak diproses karena hilang di Pengadilan Negeri ternyata Sistem Uji Materi di Mahkamah Agung juga wajib dibenahi, karena sifat pengujian yang mengunakan konsep Kasasi tidaklah efektif, bagaimana kita tidak dapat memahami skema berfikir, alangkah baiknya jika pengujian Peraturan di Mahkamah Agung juga di benahi seperti Uji Materi di Mahkamah Konstitusi.

Sekali lagi bahwa kemungkinan akan adanya pengurangan pegawai di BUMN akan terjadi pasca berlakunya PP 72 Tahun 2016, semoga ada jalan keluarnya bagi para pekerja BUMN dan tentu kedaulatan rakyat tetap terjaga dan amanah Pasal 33 Ayat 3 UUD terlaksana.

Riesqi Rahmadiansyah/Ketua Umum Advokat Pro Rakyat
www.advokatprorakyat.org

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PERATURAN PEMERINTAH NO 72 TAHUN 2016, KEMANA ARAH KEBERPIHAKAN INI?"

Posting Komentar