Kemenag Tidak ingin Bertanggungjawab Terhadap Perkara First Travel karena Ada OJK, KPPU, dan Kewenangan Lembaga Lainnya

Hari ini Kompas TV mengadakan segmen Kompas Petang dialog antara perwakilan Kemenag, Bapak Mastuki dan Riesqi Rahmadiansyah Advokat Pro Rakyat. Dialog ini dapat memberitahu kita tentang sikap Kemenag terhadap kasus First Travel, di Jakarta, Rabu (04/10/2017)

Ombudsman Republik Indonesia telah minta pemerintah untuk tidak lepas tangan dalam kasus penipuan travel umrah First Travel. Langkah apa yang akan dilakukan? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum korban First Travel Riesqi Rahmadiansyah serta kepala pusat informasi dan Humas Kementerian Agama Mastuki. (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, advokatprorakyat.org - Dalam dialog langsung di Kompas TV sesuai video di atas menit ke 1:33, dikatakan oleh Bapak Mastuki bahwa masih ada kewenangan lembaga pemerintah lainnya di luar Kementerian Agama dalam kasus First Travel, disebutkan ada OJK, KPPU dan lainnya. Dari sisi hukum tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan uang jamaah kata Mastuki. Untuk lebih jelasnya langsung saja menonton video di atas.

Temuan Ombudsman: Kemenag Abaikan Kasus First Travel Termasuk Maladministrasi, tirto.id

Informasi lainnya:



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kemenag Tidak ingin Bertanggungjawab Terhadap Perkara First Travel karena Ada OJK, KPPU, dan Kewenangan Lembaga Lainnya"

Posting Komentar