Jamaah ingin Laporkan Ketua Komisi 8 ke MKD karena Tidak Aspiratif

JAKARTA, advokatprorakyat.org - Jamaah mendesak Kuasa Hukum Advokat Pro Rakyat untuk melaporkan Ketua Komisi 8 ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Hal ini dinilai karena Ketua Komisi 8 melanggar pasal 72 G dan 81 F UU MD3.

"Jamaah FT dan tim advokat sudah menerima feedback atas proposal pengajuan hearing ke Komisi 8 dan sudah diberitahu langsung bahwa Komisi 8 akan melaksanakan rapat bersama dengan jamaah dan berinisiatif untuk mempertemukan kami, para jamaah dan tim kuasa hukum, dengan Kemenag dan juga kalau bisa nanti dihadirkan wakil dari First Travel. Kita duduk bersama-sama dalam satu forum dengan Komisi 8. Tetapi, hingga kini belum ada tanggapan positif lagi dari Komisi 8 setelah kami, jamaah dan advokat, mengirim WhatsApp dan surat formal kembali untuk melakukan audiensi tapi sudah masuk minggu ke-2 belum ada kabar. Tentu, keputusan ada pada ketuanya langsung, M. Ali Taher", ujar Muhammad Irwan.

Saat ini jamaah dan tim advokat masih menunggu respon baik dari ketua Komisi 8 agar rapat audiensi ini dapat berlangsung sesuai informasi yang kami terima sebelumnya.


Tim Kuasa Hukum Advokat Pro Rakyat saat ini berencana menjelaskan mekanisme pelaporan MKD untuk ketua Komisi 8 kepada media, di Jakarta, Selasa (03/10/2017)

Subscribe to receive free email updates:

2 Responses to "Jamaah ingin Laporkan Ketua Komisi 8 ke MKD karena Tidak Aspiratif"

  1. Semanagatt pokok e jgn sampe. Kasus FT tenggelam
    Viralkan trs kasusnya... Ini kesalahan besar kemenag tdk bisa melindungi warganya dr biro umroh nakal...

    BalasHapus
  2. Terimakasih atas doa serta dukungan nya ..

    Irwan

    BalasHapus